6) Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun
juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, jika melakukan
pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman.
b. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila
pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam
suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan
antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak
menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undangundang).
Contohnya, ketentuan dalam pewarisan ab-intesto (pewarisan
berdasarkan undang-undang), baru memungkinkan untuk dilaksanakan
jika tidak ada surat wasiat (testamen).
7) Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
a. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang
atau lebih yang berlaku umum. Dengan pengertian, hukum dalam suatu
negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan
tertentu.
b. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan
berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut
hak.
8) Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
a. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara
orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada
kepentingan perseorangan.
b. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara
dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan
perseorangan (warga negara
C. Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia?
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal
10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya
negara hukum berdasarkan Pancasila.
D. Peranan Lembaga Peradilan
1. Dasar Hukum
Adapun, yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan
nasional adalah sebagai berikut.
a. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX
Pasal 24 Ayat (2) dan (3), yaitu:
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman
Terima Kasih telah berkunjung... Copy paste? Harap komen dahulu
Comments
Post a Comment